Refleksi dari Bangkok Climate Action Week 2026 tentang perlindungan lingkungan, pembiayaan iklim, dan peran wakaf
Oleh: Rayan Asa Luminaries
Direktur Wakaf Al Azhar
Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan semakin nyata berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Banjir, kekeringan, kebakaran hutan, serta penurunan kualitas sumber daya alam tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga mengancam mata pencaharian dan keberlanjutan ekonomi.
Persoalan tersebut menjadi salah satu refleksi saya setelah mengikuti Bangkok Climate Action Week 2026 di Thailand pada 3–11 Oktober lalu. Berbagai pembahasan mengenai ekonomi restoratif, pembiayaan iklim, dan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa upaya menjaga lingkungan tidak cukup hanya didasarkan pada komitmen moral. Diperlukan kebijakan, penegakan hukum, serta mekanisme pembiayaan yang mampu mendukung perlindungan dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.
Diskusi lanjutan dengan sejumlah praktisi pembiayaan iklim dan ekonomi berbasis alam turut memperkuat pertanyaan mendasar: bagaimana memastikan pihak yang menjaga lingkungan memperoleh dukungan yang memadai, sementara pihak yang menimbulkan kerusakan tetap bertanggung jawab atas dampaknya?
Perlindungan Harus Mendahului Pemulihan
Upaya penghijauan dan restorasi lingkungan kerap menjadi perhatian dalam berbagai program pemerintah, perusahaan, dan lembaga filantropi. Namun, upaya tersebut berisiko kehilangan manfaat jika penyebab utama kerusakan lingkungan tidak ditangani terlebih dahulu.
Penanaman kembali kawasan hutan, misalnya, tidak akan memberikan hasil yang berkelanjutan apabila pembakaran dan perusakan hutan terus terjadi tanpa upaya pencegahan dan penindakan yang efektif. Biaya pemulihan dapat terus meningkat, sementara kerusakan yang sama terus berulang.
Oleh karena itu, perlindungan lingkungan perlu diawali dengan penguatan tata kelola dan penegakan hukum. Pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran, penerapan sistem peringatan dini, pengendalian pembukaan lahan, serta penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan perlu menjadi bagian utama dari kebijakan lingkungan.
Penerapan prinsip “polluter pays”, yaitu kewajiban bagi pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan untuk menanggung biaya penanggulangan dan pemulihan, perlu ditegakkan secara konsisten. Pertanggungjawaban tersebut harus disertai dengan penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perlu memperoleh dukungan dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang tidak bergantung pada praktik-praktik yang merusak lingkungan.
Dengan demikian, program restorasi tidak dilaksanakan secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan ekosistem.
Tantangan Pembiayaan dan Nilai Ekonomi Lingkungan
Perlindungan lingkungan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Upaya menjaga kawasan hutan, memulihkan daerah aliran sungai, dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan membutuhkan investasi, sementara manfaatnya sering kali baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini berkaitan dengan eksternalitas positif (positive externalities), yaitu manfaat dari suatu kegiatan yang turut dinikmati oleh pihak lain tanpa adanya pembayaran langsung kepada pihak yang menghasilkan manfaat tersebut.
Hutan yang terjaga, misalnya, memberikan manfaat berupa ketersediaan air, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko bencana. Namun, manfaat ekonomi tersebut tidak selalu menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat atau lembaga yang membiayai upaya perlindungan tersebut. Dalam pengembangan proyek karbon dan investasi berbasis alam, tantangan utamanya adalah menerjemahkan manfaat lingkungan menjadi sumber pendapatan yang dapat mendukung kelayakan investasi.
Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan penting: siapa yang menanggung biaya atas manfaat lingkungan tersebut, bagaimana kepastian pendapatannya, siapa yang menyediakan modal awal, serta bagaimana risiko dan manfaat dibagi di antara para pihak?
Pendekatan investasi berdampak (impact investing) berupaya menyelaraskan tujuan finansial dengan dampak sosial dan lingkungan. Namun, biaya tambahan untuk menghasilkan, mengukur, memverifikasi, dan melaporkan dampak juga perlu diperhitungkan dalam struktur pembiayaan proyek. Tanpa perencanaan yang memadai, besarnya manfaat lingkungan belum tentu sejalan dengan pendapatan yang diterima oleh pihak yang membiayai dan menjalankan proyek.
Oleh karena itu, pembiayaan lingkungan memerlukan instrumen yang sesuai dengan karakteristik proyek, termasuk pasar karbon, pembiayaan konsesional, pendanaan publik, dan filantropi. Setiap instrumen memiliki fungsi dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan.
Wakaf sebagai Bagian dari Solusi Pembiayaan
Dalam konteks tersebut, wakaf berpotensi melengkapi ekosistem pembiayaan lingkungan, khususnya untuk kegiatan yang memberikan manfaat sosial dan ekologis dalam jangka panjang. Karakteristik wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat dapat mendukung pembiayaan kegiatan konservasi, pengembangan energi bersih, serta pembangunan infrastruktur sosial yang berwawasan keberlanjutan.
Laporan Lestari Advisors (2026) berjudul Islamic Blended Finance for Community-Based Solar PV menekankan pentingnya merancang pembiayaan berdasarkan siklus hidup proyek, dari tahap persiapan dan pembangunan hingga tahap operasional dan penggantian aset. Pendekatan blended finance memungkinkan penggabungan dana filantropi, pembiayaan konsesional, dan modal komersial sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko proyek. Dengan skema yang tepat, wakaf dapat berkontribusi melalui pengelolaan aset produktif atau pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang untuk mendukung kegiatan lingkungan. Pelaksanaannya tetap harus mematuhi ketentuan syariah, peruntukan wakaf, perlindungan harta benda wakaf, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, wakaf tidak semestinya digunakan untuk menggantikan tanggung jawab hukum pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pembiayaan filantropi perlu diarahkan untuk memperkuat upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, serta mendukung pemulihan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sumber pendanaan lainnya.
Bagi lembaga nazhir, termasuk Wakaf Al Azhar, peluang ini sekaligus menuntut peningkatan kapasitas dalam menyiapkan proyek yang layak, membangun kemitraan, mengelola risiko, serta mengukur manfaat secara transparan.
Membangun Tanggung Jawab Bersama
Pada akhirnya, perlindungan lingkungan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah bertanggung jawab untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Dunia usaha berkewajiban mengendalikan dampak kegiatan ekonominya serta memenuhi kewajiban pemulihan atas kerusakan yang ditimbulkan. Investor dapat mendukung proyek yang layak secara finansial, sedangkan lembaga filantropi dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan yang belum dapat dijangkau melalui mekanisme pasar.
Masyarakat yang menjaga hutan dan sumber daya alam juga perlu ditempatkan sebagai mitra utama, dengan akses terhadap pembiayaan, peluang ekonomi, dan pembagian manfaat yang adil. Melalui pembagian tanggung jawab tersebut, perlindungan dan pemulihan lingkungan dapat beralih dari kegiatan yang bersifat sesaat menjadi upaya pembangunan yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Bagi saya, kontribusi wakaf dalam agenda ini tidak hanya diukur dari besarnya dana yang dihimpun atau jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga dari kemampuannya mendukung sistem perlindungan lingkungan yang efektif serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Menjaga kelestarian alam tidak hanya berarti menyediakan dana untuk memulihkan kerusakan, tetapi juga memastikan agar kerusakan serupa tidak terus berulang.
Catatan Penulis
Tulisan ini berangkat dari refleksi pribadi setelah mengikuti Bangkok Climate Action Week 2026. Refleksi tersebut juga diperkaya oleh diskusi bersama sejumlah praktisi pembiayaan iklim dan ekonomi berbasis alam, serta kajian tentang pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Pandangan mengenai relevansi wakaf merupakan interpretasi dan pengembangan pemikiran penulis.
Referensi
- Lestari Advisors. (2026). Islamic Blended Finance for Community-Based Solar PV: A Lifecycle Financing Approach to Bankability, Sharia Compliance, and Sustainability Impact in Indonesia.
- Bangkok Climate Action Week. (2026). Economy We Shape, Climate We Share.
- JustCOP. (2026). Pelajaran dari Bangkok Climate Action Week: Masa Depan Ekonomi Hanya Bisa Dibangun Bersama.
- JustCOP. (2026). Pesan BKKCAW 2026: Dunia Membutuhkan Paradigma Ekonomi Baru.